Warga Puri Intan : Warga Ber Itikad Baik Harus mendapatkan Perlindungan Hukum.

CIPUTAT ,Eksekusi ke empat kalinya oleh UIN di wilayah warga RT 04 /RW 017 Kelurahan Pisangan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan pada hari Kamis 12 Desember 2019 walau sempat ditunda dengan batas waktu tiga hari begitu sempit dan hari inipun (Sabtu 14 Desember 2019) warga dilapangan sudah mengosongkan rumahnya dengan pasrah tanpa perlawanan yang berarti padahal jika dilihat dilapangan kemarin tidak seimbangnya aparat dengan kekuatan warga sangat jelas terlihat tak berimbang ini seperti memberi sock trapi pada warga

Melihat pembongkaran pertama 2013 dan 2019 kemarin pihak UIN tidak memberikan pergantian sama sekali ,sementara warga dahulu mendapatkan tanah dengan cara niatan yang baik seperti warga membeli sejak tahun 1978 dengan cara legal (dengan AJ.B/PPJB),hingga saat ini tetap membayar PBB ,dan warga mempergunakan tanahnya untuk rumah tinggal , jika dilihat warga puri intan bukan warga liar ada RT dan RW serta menjaga lingkungan sejak dulu.

Untuk mengingatkan kembali dimana pihak UIN meng eksekusi perumahan warga puri intan yang terkesan membuat warga terkotak kotak seperti dimulai pada Tanggal 16,17 Desember 2013 serta Tanggal 23 Januari 2014 hingga berikutnya Tahun 2016 ( 3 KK ) sampai tahun 2018 ( 4 KK) dan Kemarin 13 Desember 2019 dengan 7 KK .

“Mengapa UIN menjadikan kami sebagai sasaran eksekusi sementara warga komplek dosen yang berpenghuni 100kk tidak berani di eksekusi oleh UIN .? Tanya warga yang tak mau disebut namanya .

“Itu tidak lain karena putusan Mahkamah Agung telah memutuskan ,agar UIN mengganti kepada tiap tiap KK Dosen sebesar 500 juta rupiah (putusan MA No 2561 K /Pdt /2014,tertanggal 18Juni 2015 ,dan UIN menyatakan tidak punya duit. Lalu UIN dengan cara arogan mengeksekusi tanah tempat tinggal kami yang kami beli dengan jerih payah dan telah kami diami selama lebih dari 40 tahun, dengan tidak memberikan pengganti sama sekali, dimana rasa kemanusian pimpinan UIN.”keluh Warga

Warga menerima surat perintah eksekusi dengan cara yang aneh; a. Salah alamat objek eksekusi, seharusnya di Kel Pisangan, Ciputat, ditulisnya Jl. Kelapa Dua. b. Disampaikan tidak secara langsung dari Kejaksaan tetapi melalui Pengacara UIN yang merupakan Pengacara Lawan. Surat perintah ini kan sifatnya Konfidensial dan Individual kok bisa jatuh ke orang lain yang merupakan lawan dalam perkara. Dimana profesionalimenya Kejaksaan.

“Tidak ada jeda waktu yang wajar, Surat perintah eksekusi tertanggal 9 Desember 2019, diterima oleh warga tanggal 10/12 jam 15.15 untuk eksekusi tgl 12/12, jam 10.00 d. Warga menginginkan bangunan/rumah dibongkar sendiri dengan diberi waktu yang wajar, mengingat rumah adalah milik warga, bukan merupakan Objek Eksekusi dan warga sedapat mungkin membongkar dengan hati-hati karena akan dipergunakan kembali.” imbuh warga

“Kami dalam hal ini tidak berbicara salah dan benar karena fase salah dan benar sudah liwat yakni sudah meliwati fase Pangadilan, masing-masing punya argumentasi. Melainkan kami bertanya mengapa UIN sebagai pengguna Aset Departemen Agama yang merupakan Pemerintah kok sampai tidak memiliki keperdulian akan kehidupan kami sebagai Warga Negara yang seharusnya mendapat perlakuan yang sama dengan sesama Warga Negara.” tambahnya

“Harapan kami Pak Presiden Jokowi mau turun tangan mentutaskan masalah kami karena kami melihatnya masalah ini sudah bukan masalah hukum murni lagi melainkan sudah menjadi masalah kekuasan yang merupakan akibat dari kuatnya sentral kekuasan di era ORBA, hingga saat ini yang kami cium banyak aroma tidak sedapnya di Kementerian Agama. Kami yakin hanya dengan beliau Pak Presiden masalah ini dapat tuntas dengan segera, (kalu Pak Presiden benar-benar mau dan benar benar peduli kepada rakyat kecil), mengingat Praktik-praktik yang menimbulkan aroma tidak sedap sudah ada di hampir disetiap sudut di Departemen Agama.” tuntas warga

Warga yang beritikad baik membeli suatu lahan itu harus mendapatkan perlindungan hukum ini jelas dapat dijumpai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 34 /Sip/ 1980 tanggal 03 Februari 1960 kaidah Hukum dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 34K/Sip / 1980 tanggal 29 Maret 1992.

Korban Eksekusi 12/12/2019. Warga RT 04/RW 17 1) H. Hirjan Syafii. 2) Hartono. 3) Idham Anwar. 4) Jimmy AS. 5) Bambang Sugiarso. 6) Hj. Ajenah. 7) Elly Nasution. 8) Nazir Ronggomala 9). H. Bambang Iswahyanto Kel. Pisangan, Kec. Ciputat Timur KOTA TANGERANG SELATAN

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply