Revolusi Sistem Kesehatan Rakyat

su tentang pelayanan kesehatan di Indonesia menjadi marak kembali setelah munculnya kasus defisit keuangan di BPJS kesehatan yang terus menumpuk dan tingkat pelayanan kesehatan oleh pemerintah lewat rumah sakit daerah, rumah sakit swasta yang bekerja sama dengan BPJS kesehatan maupun puskesmas dan klinik secara umum, tidak semakin baik.

Langkah pemerintah untuk menaikkan iuran BPJS kesehatan mendapatkan penolakan secara meluas oleh berbagai elemen masyarakat.

Hal ini disebabkan tingkat kesulitan ekonomi yang dialami oleh para peserta BPJS kesehatan maupun banyaknya komplain oleh peserta, terkait pelayanan kesehatan yang dialami.

Dalam rapat kerja baru-baru ini antara Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Kesehatan dengan komisi IX DPR RI, terjadi penolakan keras oleh dr. Ribka Tjiptaning selaku anggota DPR komisi IX Fraksi PDI Perjuangan dan beberapa anggota komisi IX dari lintas fraksi.

Masalah yang muncul terus menerus ini perlu kita telaah kembali apakah sudah benar sistem yang sudah kita terapkan, ataukah ada soal- soal lain yang mendukung munculnya hambatan- hambatan besar dalam program tersebut.

Yang musti kita tahu secara umum di beberapa negara terkait program kesehatan ada beberapa sistem yang dianut, yaitu:
1. Dibiayai total oleh warga negara tanpa campur tangan negara
2. Total dibiayai oleh negara tanpa iuran khusus tapi anggaran kesehatan dialokasikan dari dana pajak yang masuk ke negara.
3. Pola campuran, yaitu negara terlibat dengan mengeluarkan dana anggaran negara sekaligus juga memungut iuran dari warga negara. Baik perorangan, perusahaan maupun pekerja perusahaan.

Indonesia menganut sistem campuran. Akan tetapi kesuksesan dari program ini tidak ditentukan oleh sistem ideal mana yang diterapkan tapi lebih dilihat pada sistem sosial dan budaya masyarakat seperti apa.

Untuk itu kita perlu melakukan evaluasi dengan melihat tingkat kepesertaan yang belum optimal dan kebiasaan orang mau menjadi peserta pada saat mau sakit atau sedang sakit. Tapi berhenti membayar iuran ketika sudah sehat.

Jadi prinsip kegotong royongan dalam sistem yang kita anut ini kelihatannya tidak dihayati oleh para peserta. Selain itu setelah disahkannya Undang- undang Republik Indonesia No 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, rata-rata pemerintah daerah tidak mempersiapkan diri untuk menyongsong suksesnya program tersebut.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Revolusi Sistem Kesehatan Rakyat, https://www.tribunnews.com/tribunners/2019/11/20/revolusi-sistem-kesehatan-rakyat.

Editor: Toni Bramantoro

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply