CATATAN AKHIR TAHUN 2019 UNTUK PEMKOT TANGERANG SELATAN

Oleh : Drs. Alexander Prabu, M.Pd dan Aji Bromokusumo, ST., MBA

(31/12/2019) Tahun 2019 ini menyisakan banyak sekali PR yang harus dibenahi oleh Pemkot Tangerang Selatan.

*1. Pengangguran*
Salah satu masalah terbesar di Kota Tangerang Selatan ini adalah pengangguran. Pengangguran terlihat di tiap sudut kota, pemuda-pemuda yang tidak mampu mendapatkan pekerjaan yang layak. Mengakibatkan praktek premanisme menjamur mengganggu keamanan dan kenyamanan lingkungan. Pemerintah harus secara masif membuat program balai pelatihan kerja non formal (keahlian) untuk menanggulangi pengannguran yang dikarenakan kurangnya kemampuan/skill serta menyalurkannya ke usaha usaha yang ada di Tangerang Selatan, dan juga merangsang iklim wirausaha muda di Tangerang Selatan.

*2. Penataan PKL*
Berikutnya adalah penataan pedagang kakilima, dimana terkadang pemerintah kurang memperhatikan keberadaan pedagang kakilima. Pedagang kakilima sebenarnya hanya ingin berada dekat dan mudah dijangkau oleh konsumen. Keberadaan para pedagang kakilima ini adalah pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Salah satu solusi untuk mengurangi pengangguran adalah menumbuhkan iklim berwirausaha. PRnya adalah bagaimana membuat pada tiap-tiap pusat keramaian itu mereka tidak menjadi gangguan dengan memfasilitasi tempat berdagang yang layak hingga Kota Tangerang Selatan dan para pedagang kakilimanya bisa naik kelas dan tertata dengan baik.

*3. Antrian BPJS*
Selanjutnya adalah antrian Pengguna BPJS di RSUD, sangat memilukan dimana negara lain sudah memiliki robot dokter AI, sedangkan di sini kita masih bingung membuat sistem antrian berobat. Yang dinamakan “online” hanya sekedar memindahkan nomor antrian manual menjadi tercetak komputer saja. Pendataan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan harus disempurnakan lebih akurat bukan hanya mengejar kuota dari Pemerintah Pusat. PR-nya disini adalah memastikan penerima yang memang layak menerima bantuan dan jangan sampai masyarakat yang tidak membutuhkan justru mendapat bantuan.

*4. Pungli di bidang Pendidikan*
Memastikan tidak ada lagi pungutan di sekolah negeri dengan dalih apapun. Masih ada masyarakat yang tidak bisa menolak dan melawan terhadap pungutan ektrakurikuler, buku, fotocopy, dan banyak lagi. Sebagai lembaga terdepan dalam melawan korupsi, sudah seharusnya sekolah bebas pungli.

*5. Infrastruktur jalan*
Infrastruktur jalan yang berlubang di mana-mana. Perlunya sistem pengawasan pembuatan infrastruktur yang lebih baik, bahkan mungkin memberikan sanksi kepada pengawas proyek infrastruktur beserta pihak ketiga yang mengerjakan proyek tersebut apabila tidak menjaga kesesuaian kualitas dari pekerjaannya. Dan disusul permasalahan klise, banjir dan air menggenang. Pembenahan menyeluruh sistem drainase di Kota Tangerang Selatan adalah mutlak.

Sementara itu, dalam Rakor Evaluasi Triwulan IV Tahun 2019 (Minggu, 29/12/2019), Aji Bromokusumo – Sekretaris Fraksi PSI DPRD Kota Tangsel, mempertanyakan kualitas Gedung DPRD Tangsel.

Gedung DPRD Tangsel yang bisa dibilang masih terhitung baru, ternyata banyak masalah. Gedung ini baru ditempati pertama kali oleh para dewan yang baru dilantik 29 Agustus 2019 baru lalu. Mulai dari bocor parah di ruang sidang paripurna, bocor merata di seluruh penjuru gedung, toilet luar biasa tidak layak, parkir basement yang kalau hujan timbul genangan air di mana-mana.

Dinas Bangunan dan Tata Ruang menyampaikan bahwa Gedung DPRD Tangsel ini sudah diserahterimakan dan masa pemeliharaan 180 (seratus delapanpuluh) hari sudah terlewati. Apakah lewatnya masa pemeliharaan berarti tanggung jawab kontraktor lepas begitu saja.

Dengan RAB fantastis Rp. 200M, kualitas Gedung DPRD Tangsel jauh di bawah standar. Tiap hujan bocor di seluruh penjuru gedung ember di mana-mana menampung bocor, air menggenang di parkiran basement. Toilet berlumut, berbelatung, bau, keran patah-patah. Lift pun tak kurang masalahnya.

Kondisi Gedung DPRD Tangsel ini adalah rapor merah paling parah kinerja Pemkot Tangsel yang mencoreng pencapaian-pencapaian positif di bidang lain.

Rapor merah lain adalah Dinas Perhubungan, yang sampai sekarang tetap tidak bisa menegakkan Perwal No. 3 Tahun 2012 tentang Pembatasan Jam Operasional Truk. Daftar korban truk kelebihan muatan bertambah panjang dan adanya revisi penambahan 56 ruas jalan pembatasan operasional ini tidak berjalan sama sekali. Truk-truk lalu lalang sudah menjadi pemandangan keseharian di Tangsel. Penertiban parkir liar jalanan dan penertiban lalulintas di sekitar Stasiun Rawa Buntu hanyalah sekedar wacana ketika Rakor Evaluasi dengan Dinas Perhubungan. Taksi-taksi online dan ojol parkir berjajar di kedua sisi jalan sepanjang Stasiun Rawa Buntu diperparah dengan angkot yang ngetem, sering hanya disisakan satu lajur jalan untuk pengendara kendaraan.

Lepas dari segala kekurangan di Tahun 2019 ini, Fraksi PSI mengapresiasi atas pencapaian-pencapaian positif Pemkot Tangsel. Kami percaya ke depannya dengan sinergi yang lebih baik dan harmonis Eksekutif dan Legislatif, pembangunan untuk kemajuan Kota Tangsel yang lebih baik adalah satu keniscayaan yang dapat kita raih bersama.

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply