Gugatan internet shutdown, Tak dihadiri Tergugat

Tangselkita.com, Persidangan perdana gugatan internet shutdown yang diajukan oleh Tim Pembela Kebebasan Pers yang terdiri dari penggugat AJI, Safenetvoice ,YLBHI , lbhpersjakarta , ICJRid , KontraS dimulai tanpa dihadiri oleh salah satu dari pihak tergugat yaitu Presiden Jokowi. Rabu 22 Januari 2020

Mangkirnya Presiden Jokowi tidak disertai dengan keterangan kepada majelis hakim PTUN sehingga membuat agenda pembacaan jawaban tergugat atas gugatan yang disampaikan oleh Tim Pembela Kebebasan Pers hanya digunakan untuk mendengar jawaban dari pihak Menkominfo.

Pada persidangan hari ini, hakim ketua PTUN Jakarta membacakan obyek gugatan yg dipermasalahkan yakni tindakan throttling bandwith yg dilakukan pada 19-20 Ags 2019, tindakan pemutusan akses internet sejak 21 Ags-4 Sept 2019, dan lanjutan pemutusan internet sejak 4-11 Sep 2019.

Atas dasar tersebut, kuasa hukum dari AJI dan SAFEnet mengajukan tuntutan bahwa Presiden Jokowi dan Menkominfo bersalah karena tidak mematuhi hukum dan melanggar asas pemerintahan yang baik.

Yang menjadi tergugat adalah Menkominfo, tetapi juga sekaligus Presiden Jokowi yang menjadi atasan dari Menkominfo sebagai pihak yang seharusnya mengetahui dan dapat mengintervensi terhadap tindakan yang dilakukan oleh Menkominfo

Kebijakan pemutusan internet di Papua lalu menunjukkan pemerintah telah bertindak sewenang-wenang dalam mengambil keputusan.Indonesia adl negara hukum sehingga tindakan ini bila tidak didasari oleh aturan hukum yg berlaku dan hanya berdasar pd permintaan dari pihak keamanan saja

Pernyataan bersama PBB pada 2015 menegaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, pemadaman jaringan internet tidak bisa dibenarkan. Tak peduli bagaimana bentuk pembatasan dan pemberlakuannya dan apapun alasannya,

pembatasan akses Internet dan pemblokiran media sosial tidak pernah setimpal dengan masalah yang mereka sebabkan. Bahkan alasan keamanan nasional dan perang melawan “kabar bohong” pun tidak cukup menjawab dampak sebenarnya dari pemotongan akses informasi terhadap jutaan orang.

Pembatasan jaringan dan media sosial juga membatasi kebebasan pers dan kebebasan berpendapat serta bisa mengakibatkan dampak ekonomi lebih besar. Tindakan ini merugikan akses warga terhadap layanan publik.

Jika memang pemerintah peduli untuk menjaga ketertiban umum ketika terjadi peristiwa-peristiwa konflik, pemerintah yang bekerja dengan itikad baik akan memilih untuk meningkatkan transparansi, mendorong penyebaran informasi akurat,

secara aktif membongkar kabar bohong, dan menjawab langsung keluhan yang menyebabkan kritik dan keresahan. Justru bukan melakukan pemadaman internet atau membatasi akses ke internet.

Yuk Bantu klik dan share poling pemilihan Cawtalkot Tangsel!

https://pollingkita.com/polling33437-polling

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply