Kemendagri Minta Kebutuhan Anggaran Operasional DKPP Dipenuhi

JAKARTA — Meteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian meminta agar Kementerian Keuangan RI segera memenuhi kekurangan anggaran operasional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Tito mengungkapkan bahwa DKPP mengajukan anggaran operasional untuk menghadapi pilkada serentak di 270 daerah tahun ini sebesar Rp157 miliar. Sementara, Kemenkeu baru menyiapkan Rp10 miliar. Artinya masih ada kekuarangan Rp147 miliar.

“Meskipun (pilkada serentak) berlangsung di bulan September-Oktober, tapi kan enam bulan sebelumnya DKPP sudah bekerja mengawasi KPU dan Bawaslu di seluruh Indonesia. Maka secepat mungkin kami meminta kepada Ibu Menteri agar kekurangan ini dipenuhi,” jelas Tito usai bertemu dengan Menkeu Sri Mulyani, Senin (13/1/2020) di Kantor Kemenkeu, Jakarta.

“Setelah dipenuhi kami akan segera serahkan kepada DKPP. Dan silahkan mereka kelola anggaran tersebut, kami hanya mengawasi pengelolaan anggarannya,” sambung Tito.

Lebih lanjut, Kemendagri akan mengirimkan surat pengajuan tambahan anggaran DKPP secara terpernici. Harapannya dua bulan mendatang kekurangan anggaran tersebut dapat dicairkan.

“Sehingga enam atau tujuh bulan sebelum pelaksanaan pilkada (DKPP) sudah bisa running dengan kecepatan penuh. Full speed,” harap Tito.

Untuk diketahui, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DKPP, Sekretariat DKPP berada di bawah naungan Kemendagri. Hal ini juga sudah ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Mendagri (Permendagri) Nomor 10 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DKPP.

“Secara organisasi DKPP di bawah Kemendagri. Kami hanya memberikan supporting dari sisi personel dan anggaran. Terkait menejemen, independensi dan pengambilan keputusan, Mendagri tidak akan ikut campur,” tegas Tito.

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply