Hanya Karena Beda Keyakinan Slamet Tak Boleh Mengontrak

Tangselkita.com, Pelukis Slamet Jumiarto mendapat perlakuan tidak mengenakan dari warga Dusun Karet, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Bantul, DIY. Dia ditolak ketika menempati rumah kontrakan di daerah itu hanya karena beda agama.

Di dusun tersebut mewajibkan penduduk dan warga baru beragama Islam. Akibat penolakan itu, Slamet harus mencari kontrakan baru.

Slamet menuturkan, dia mendapatkan rumah kontrakan di Dusun Karet, Pleret dari iklan di media massa. Karena harganya terjangkau, dia pun membayar dan mulai menempati rumah tersebut. Semua barang diangkut dari kontrakan lama di Kota Jogja.

“Kemudian saya mendatangi ketua RT. Begitu melihat KTP serta KK saya, saya tidak diizinkan tinggal, karena saya beragama Katolik,” katanya

Dia menjelaskan, setelah pertemuan dengan RT tidak membuahkan kesepakatan, Slamet lalu menemui kepala dukuh setempat. Namun, upayanya tidak membuahkan hasil dan Slamet beserta keluarganya tetap ditolak untuk tinggal wilayah tersebut.

“Baru kali ini dan di tempat ini saya mendapatkan penolakan hanya krn nonmuslim, krn pas ngontrak di Kota Jogja ga masalah. Terus saya rasa ini ironis dan aneh, karena harusnya intoleransi seperti ini dihindari supaya dimata nasional, Jogja dipandang baik,” kata Slamet.

Slamet lalu menghubungi Sekda DIY Gatot Saptadi menyampaikan persoalan yang dialami. Lalu digelar pertemuan di Balai Desa Pleret. “Namun kenyataannya tetap ditolak. Kemudian ada penawaran boleh tinggal hanya enam bulan. Namun saya tidak mau,” tuturnya.

Keadaan tersebut, menurut Slamet, cukup mengganggu psikologis keluarganya, sehingga akhirnya dia memilih mencari tempat lain. “Istri saya kemudian memilih mencari tempat lain saja, kasihan psikis istri saya, kalau tetap tinggal di sini,” katanya.

Slamet mengalah dengan catatan warga RT 8 Dusun Karet merevisi kembali aturan yang melarang umat nonmuslim untuk tinggal di dusun tsb. Mengingat aturan tertulis yang dikeluarkan Pokgiat serta Kepala Dukuh sejak Oktober 2015 bertentangan dengan ideologi Pancasila.

“Ini berbahaya jangan sampai ditiru daerah lain,” kata Slamet.

Kepala Dusun Karet, Iswanto membenarkan adanya syarat bagi pendatang baru di Dusun Karet. Menurutnya, aturan tersebut disepakati warga Dusun Karet dan berlaku sejak 2015. “Di Dusun Karet ini kan sudah ada aturan yang dibuat sejak tahun 2015 dan disepakati warga.

Aturan itu juga memuat masalah jual beli tanah sampai kompensasi. Aturannya itu intinya penduduk luar Karet yang beli tanah itu tidak diperbolehkan nonmuslim,” ujarnya.

Menurutnya, Slamet menetap di dusun tersebut melalui perantara, sehingga tidak mengetahui aturan yang disepakati warga. “Karena aturan tertulis itu sudah disepakati warga, maka ia bersama warga sepakat untuk menjalankan aturan yang telah disepakati.

Aturan tertulis itu tidak diketahui oleh Kelurahan Pleret dan berlaku di tingkat padukuhan saja,” katanya.

Adakah aparatur pemerintah yang tolak kebhinekaan?

Keberagaman dan persatuan disebut pakar sebagai nilai dasar negara yang wajib diterjemahkan oleh seluruh pejabat pemerintah, tak terkecuali mereka yang berada di tingkat desa atau rukun tetangga.

Menurut Halili, peneliti Setara Institute, lembaga yang bergiat di isu hak asasi manusia, pemerintah selama ini gagal memastikan pejabatnya menjalankan asas kebhinekaan tersebut.

“Pemerintah harus memastikan, pejabat dari struktur paling atas sampai bawah, memiliki perspektif kebhinekaan yang kokoh,” kata Halili.

“Kesepakatan di Dusun Karet muncul sejak tiga tahun lalu, berarti aparat di dusun itu, termasuk babinsa, tdk peduli dgn kesepakatan segregatif,” lanjutnya. Halili berkata, pendekatan meritokrasi dapat menjadi solusi abainya pejabat pemerintah tehadap isu intoleransi.

“Perlu sanksi struktural bagi pejabat yang melakukan praktek intoleransi. Bisa mutasi atau hukuman lainnya. Jangan-jangan pejabat pemerintah tidak pernah saling berkoordinasi tentang kerukunan warga,” katanya.

‘Pemukiman khusus agama tertentu menjamur’

Dalam catatan Setara Institute, kejadian di Bantul hanya satu dari berbagai fenomena segregasi dikalangan akar rumput. Diberbagai wilayah, terutama di Jawa, muncul perumahan yg eksklusif bagi kelompok agama tertentu.

Halili mengatakan fenomena ini hanya dapat dihentikan dengan kemauan politik pemerintah melawan perpecahan masyarakat. “Penguatan konservatisme agama memunculkan dampak sosial yang berkepanjangan. Semua kini dilabeli serba agamis.

“Pemerintah harusnya responsif karena ini jelas mengancam persatuan masyarakat,” kata Halili.

Kementerian Dalam Negeri sendiri menyatakan setiap warga Indonesia berhak memilih domisili di daerah mana pun di dalam wilayah NKRI. Hak itu hanya dapat dibatasi hak khusus yang juga diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply