Konferensi Pers Koalisi Masyarakat Sipil: “Diduga Merintangi Penyidikan, Presiden Jokowi Harus Copot Yasonna Laoly!”

Tangselkita.com, Pertengahan Januari lalu, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi melaporkan Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly ke KPK dengan dugaan melakukan obstruction of justice berkaitan informasi sesat keberadaan Harun Masiku, tersangka pemberi suap Wahyu Setiawan (Komisioner KPU).

Kurnia-ICW: Sebelumnya Koalisi telah melaporkan Menkumham Yassona karena diduga melanggar pasal 21 UU Tipikor. Hal itu didasarkan atas pernyataan Yassona terkait Harun Masiku yg berada di luar negeri. Padahal menurut investigasi Tempo menunjukan, bahwa Harun berada di Indonesia.

Informasi sesat tersebut diduga menghambat penanganan perkara di KPK.Kontroversi lainnya, ia juga hadir dalam Konferensi pers tim hukum PDIP-P. Padahal perkara tersebut berkaitan dengan kasus yg tengah ditangani KPK. Sehingga kondisi menimbulkan adanya dugaan konflik kepentingan

Sehingga ICW desak presiden Jokowi segera mencopot Yassona Laoly dari jabatan Menteri Hukum dan HAM. Koalisi juga mendesak KPK agar segera melakukan penyelidikan dugaan obstraction of justice yg dilakukan Yassona.

Wawan-TII, seperti yg disampaikan tadi. Penyikapan ini juga merupakan upaya masyarakat sipil menagih janji Jokowi. Terkait dengan kasus Harun Masiku, sebenarny siapa dia. Karena kami menduga ada hal2 yg ditutupi sehingga terkesan sulit dibuka.

Kami juga mendesak KPK untuk fokus menangkap Harun Masiku dan menuntaskan kasusny, termasuk membongkar dugaan keterlibatan aktor lain dalam perkara tersebut.

Arif-LBH Jakarta: setidaknya ada 2 pilihan untuk Menkumham Yassona berkaitan dengan polemik yg berkembang saat ini. Pertama, Pak Yassona mengundurkan diri dari jabatan menteri sebagaimana ketentuan. Dan yang kedua, Presiden Jokowi mencopot Yassona Laoly dari jabatan menteri.

Dalam UU 28/1999 tentang penyelenggara negara, mewajibkan penyelenggaraan negara bertanggungjawab dalam segala tindakannya. Hal ini penting untuk kita soroti bersama ketika melihat tindakan yg dilakukan Menkumham Yassona ketika merespon kasus Harun Masiku.

Selain itu, publik saat ini jg dipertontonkan etika pejabat publik yg tidak pantas. Padahal TAP MPR No VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa menyebutkan bahwa setiap penyelenggara negara harus mundur jika melakukan kesalahan yang berimplikasi buruk bagi masyarakat

Oleh karena itu, kami koalisi mendesak Jokowi copot Yassona dari jabatan menteri .

Yuk kita klik dan share poling pemilihan Cawaljit Tangsel!

https://pollingkita.com/polling33437-polling

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply