PSI Laporkan Portal Berita law-justice.co Ke Dewan Pres Tentang Pemberitaan Jiwasraya

Tangselkita.com, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kembali melaporkan situs berita, law-justice.co ke Dewan Pers. Laporan ini dipicu unggahan berita berjudul “Uang Korupsi Jiwasraya Diduga Juga Mengalir ke PSI” pada Jumat, 07 Februari 2020.

PSI menilai berita yang diunggah oleh law-justice.co itu tendensius, cacat fakta, tidak berimbang dan tanpa konfirmasi. Untuk itu, law-justice.co melanggar Kode Etik Jurnalistik.

Khususnya mengenai itikad buruk (pasal 1), mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi (pasal 3), memuat berita bohong dan fitnah (pasal 4), serta tidak berimbang (pasal 2 butir b Pedoman Pemberitaan Media Siber).

law-justice.co sengaja menayangkan karya yang melanggar Kode Etik Jurnalistik untuk menggiring opini buruk terhadap PSI. Hal itu persis yang pernah law-justice.co ,lakukan pada tahun 2018 dengan berita berjudul “Membedah Isi Jeroan Partai Solidaritas Indonesia”.

Atas berita itu, Dewan Pers telah memutuskan law-justice.co melanggar Kode Etik Jurnalistik karena tidak akurat, tidak berimbang dan beropini menghakimi.

Dalam berkas laporan pengaduan atas berita yang berisi fitnah soal aliran dana Jiwasraya, PSI meminta tiga hal pada Dewan Pers.

(1). Dewan Pers menegur law-justice.co yang tidak menjalankan tugas jurnalistik sesuai amanat UU Pers No 40 Tahun 1999 dan pelaksanaan kode etik jurnalistik secara tertulis dan melakukan pengawasan setelahnya.

(2). Dewan Pers menginstruksikan penurunan berita terkait.

(3). Dewan Pers meminta law-justice.co menyampaikan permohonan maaf kepada PSI di medianya sendiri dan di empat surat kabar yaitu Kompas, Koran Tempo, Tribun, dan Republika

PSI mendukung kebebasan pers di Indonesia yang bertanggung jawab terhadap pemberitaannya. Namun, portal berita law-justice.co mengabaikan prinsip-prinsip dan kode etik jurnalisme dalam membuat berita.

Untuk itu, PSI juga meminta Dewan Pers mencabut status verifikasi portal berita itu karena tidak menunjukkan itikad baik dengan mengulang kesalahan yang sama pada pihak yang sama pula.

Kebebasan pers di negara demokrasi adalah kebebasan yang disertai tanggung jawab. Semoga ini menjadi pengingat bagi kita bahwa pers adalah salah satu pilar penopang demokrasi yang mesti bekerja dengan prinsip dan prosedur etik.

“Alhamdulillah, sore ini Kamis 13 Februari 2020. Dewan Pers telah menjadwalkan undangan penyelesaian pengaduan PSI
Terima kasih Dewanpers yang sangat tanggap terhadap aduan kami.” pungkas Dara Nasution salah satu Jubir PSI

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply